undang undang tentang pelayanan publik terbaru. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. undang undang tentang pelayanan publik terbaru

kitab suci atau simbol keagamaan. 9. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, perlu menyelenggarakan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik; b. Mengingat : 1. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. 25/2009 tentang Pelayanan Publik akan disempurnakan. menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan. METADATA PERATURAN. Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) MODUL PENYUSUNAN RENCANA KERJA. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. k3 Sistem antrian 7. 96 tahun 2012 lebih di fokuskan pada PTSP. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan. Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ke-10 undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 terkait Wabah. Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan. Harapannya, pembahasan tersebut selesai pada pertengahan Juni 2023 agar bisa dilaporkan ke Menteri PANRB Azwar. Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. 18 Tahun 2020. 23. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum; Mengingat 1. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. Prinsip Keamanan: Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa. Bagikan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa. . penyelenggaraan pelayanan publik 6. 1. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Instansi. BAB I KM'ENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Prinsip Kepastian Waktu: Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang No. Pasal I. Halaman ini berisi kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: T. KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - CIPTA KERJA Status. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan pelayanan publik, pengaduan dan penangaanan pengaduan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undane-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan peraturan Pemerintah Nor-nor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan. berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik yang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Berlaku. Dengan memiliki informasi terbaru, organisasi dapat mengikuti perkembangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pasal 3 Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah: a. standar pelayanan tersebut, ungkap Menhub minimal mengacu pada Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang – Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M. Pemerintah Sampaikan. Dimana selain melaksanakan kewajiban di atas, petugas parkir juga wajib: berada di area parkir yang mudah terlihat oleh penerima layanan; ABSTRAK: a. g. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN. 2. Penduduk adalah Warga Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Postingan Terbaru Pasal Menyebarkan Foto Tanpa. tentang pelayanan publik. BAB 1 KETENTUAN. Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. go. Sumber ilustrasi: PEXELS. berdasarkan undang-undang untuk. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas, responsif, transparan, dan akuntabel. dalam pelayanan publik. Tanggal mulai berlaku. PP No. Lahirnya undang-undang ini sendiri memiliki beberapa pertimbangan, yaitu: 1. Abstrak. Bahasa Indonesia . META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik: T. 2021 yang dirilis pada 29 Agustus yang merupakan edisi terbaru. Senin, 2 Oktober 2023 12:08 WIB. Bandung: Reifika Aditama. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Berikut ketentuannya. PERIKANAN DAN KELAUTAN - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - CIPTA KERJA Status. 47. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Glosarium. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 76 2013 tentang Tahun Pengelolaan Pengaduan Pelayanan. ABSTRAK: a. dimana terdapat beberapa definisi tentang pelayanan publik. RUU tersebut terus dibahas intens secara internal lintas unit kerja yang ada agar substansi dari RUU tersebut bisa. 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan. adalah keterbukaan informasi publik. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi. 5. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 33, BN. asas, tujuan, dan ruang lingkup. 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); MEMUTVSKAN : PENGELOIAAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melalui persetujuan bersama. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. Ketentuan mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Permen PAN & RB No. ABSTRAK: a. akun resmi media sosial Badan. id : 18 HLM. TENTANG PELAYANAN PUBLIK. PP No. suryaden Sel, 11/08/2022 - 16:13. pungli berpotensi terjadi pada kegiatan yang melibatkan pegawai pemerintahan dalam proses pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 (UU/2009/9) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PP 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Pengertian. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu disusun standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; b. UU No. jogloabang Sen, 07/15/2019 - 00:37. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara. menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang berkualitas, responsif, transparan, dan akuntabel. Disamping itu, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Time. keuangan dan layanan publik antardaerah. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. 20 Januari 2021. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1. Disabilitas berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dimaknai sebagai mereka yang. 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN-2 - Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran NegaraBPJS Ketenagakerjaan Sapa Nelayan di Tegalsari. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. 37 Tahun 2008. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan survei penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan untuk tahun 2022. Pelayanan publik merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari warga dan juga hak konstitusi warga yang telah dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1. suryaden Sel, 11/08/2022 - 16:13. Undang-undang ini juga mengatur mengenai pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang. undang-undang undang-undang nomor 25 tahun 2009 pelayanan publik. Dalam pengelolaan pengaduan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, ada beberapa tahapan penting yang perlu diketahui oleh penyelenggara Pelayanan Publik agar Tata Kelola Pengaduan dapat berjalan secara efektif dan efesien, diantaranya yaitu: (1) Tersedianya sarana. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Susilo Bambang Yudhoyono. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 474 draf RUU Omnibus Kesehatan tersebut. bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. UU Pelayanan. PEMBINA, ORGANISASI PENYELENGGARA, DAN PENATAAN PELAYANAN PUBLIK 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pelaksanaan Undang-Undang N0. (2) Sasaran Menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud pada. Presiden (2014 - sekarang : Joko Widodo). Enam+. TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHILAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) , Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu. Dimana direncanakan akan dibahas bersama dengan Badan. Diskusi Tematik Pelayanan Publik Januari 2021 (foto: Rizki A. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris. undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Regulasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau. Banjarmasin - Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinilai. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran. PP 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 24. Terbaru. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 59, BN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. 2021 reformasi hukum. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Rumusan Masalah 1. pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; b. K1 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik 8. Peraturan Menteri Kesehatan NO. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pelayanan Minimal; Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal. H. menpan. Bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (Keterbukaan Informasi Publik) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Pelayanan Publik) Undang-Undang No 43 Tahun 2009. memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepatbag i masyarakat dan (ii) sebagaiinstrumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang InformasiNOMOR 23 TAHUN 2014. kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. Melalui aturan tersebut telah dilahirkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang terus mengalami perkembangan. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; 2. Bahasa. 2009. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. JAKARTA – Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten. Harapan sekaligus tuntutan. Mengingat: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);. Bahasa Indonesia.